74 Kg Emas: Di Balik Barang Bukti, Ada Krisis Kepercayaan

Oleh: Mas Azzam (Pemred pcmbogorbarat.com)

Sebanyak 74 kg emas gelondongan dan miliaran rupiah uang tunai diamankan. Kabar ini sempat menggegerkan media sosial di seluruh Indonesia. Konon, emas tersebut merupakan barang bukti dugaan korupsi yang melibatkan salah satu pejabat tinggi di negeri ini.

Di sisi lain, opini yang berkembang di tengah masyarakat adalah adanya upaya saling membongkar borok antarinstansi negara. Sebut saja, Polisi versus Jaksa.

Kalau dilihat dari sudut pandang liberal, kabar tersebut bisa dianggap bagus karena kedua belah pihak akan saling menunjukkan siapa sebenarnya instansi yang paling korup di negeri ini. Namun, di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi preseden buruk bagi kedua institusi. Pasalnya, saling senggol antarlembaga justru semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang sedang berseteru, apalagi keduanya merupakan penegak hukum.

“Lah, penegak hukum saja korup, bagaimana rakyat mau percaya?” begitu komentar salah satu warganet.

Betul. Ini bisa menjadi tanda krisis bagi kredibilitas penegakan hukum di negeri ini. Masyarakat justru dikhawatirkan memanfaatkan momen ini untuk ikut andil merusak negeri dengan berbagai aksinya. Bukan tidak mungkin, kejahatan dan tindak pidana akan semakin banyak bermunculan di kemudian hari karena masyarakat melihat contoh yang sedang dipertontonkan.

Ekonomi sedang sulit, badai PHK terus terjadi, dan angka pengangguran bertambah. Begitulah kira-kira keadaan rakyat di negeri ini. Dalam kondisi seperti itu, rakyat justru dipertontonkan drama antarinstansi. Lalu, sambil menyeruput kopi, dalam hati kecilnya mungkin berkata, “Lah, pejabatku saja begitu, masa aku tidak?”

Di sisi lain, berbagai beban pajak yang dirasakan masyarakat juga semakin berat. Dalam kondisi demikian, tidak heran jika kejahatan dan berbagai tindak pidana semakin merebak di mana-mana.

Contohnya, tidak jauh dari diamankannya 74 kg emas batangan, hampir setiap hari di daerah ini muncul berita tentang kehilangan sepeda motor, perampokan, pencopetan, hingga tawuran antarpelajar yang menyebabkan hilangnya nyawa. Itu baru di satu daerah atau satu kota. Bayangkan jika seluruh kejadian tersebut direkap secara nasional. Berapa banyak tindak kejahatan yang terjadi setiap harinya? Ngeri.

Lalu, Solusinya Apa?

Mengkritik itu mudah. Yang susah adalah memperbaiki. Karena itu, pemerintah juga perlu mendengar suara rakyat, bukan hanya mendengar laporan dari bawahannya.

Pertama, jangan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, baik polisi, jaksa, menteri, anggota DPR, kepala daerah, maupun pejabat lainnya, harus diproses secara hukum dengan terbuka. Jangan ada istilah “orang kita” atau “titipan”. Rakyat sekarang sudah pintar. Mereka bisa membedakan mana penegakan hukum yang murni dan mana yang sekadar drama politik.

Kedua, sidang perkara korupsi yang menyita perhatian publik sebaiknya dibuka seluas-luasnya, kecuali pada bagian yang menurut undang-undang memang wajib dirahasiakan. Transparansi adalah obat terbaik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai rakyat hanya disuguhi potongan-potongan informasi yang akhirnya memunculkan seribu spekulasi.

Ketiga, lakukan audit menyeluruh terhadap gaya hidup para pejabat. Kekayaan mereka harus benar-benar diawasi, bukan sekadar formalitas mengisi LHKPN. Jika ada lonjakan harta yang tidak masuk akal, jangan menunggu sampai viral baru diperiksa. Negara harus lebih cepat daripada media sosial.

Keempat, hukuman bagi koruptor harus benar-benar memberikan efek jera. Jangan sampai rakyat melihat pelaku korupsi hidup nyaman di penjara, sementara rakyat kecil yang mencuri karena lapar justru langsung merasakan kerasnya hukuman. Keadilan harus benar-benar terasa adil, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

Kelima, pemerintah jangan hanya sibuk mengejar penerimaan pajak. Rakyat juga membutuhkan bukti bahwa uang pajak dikelola secara jujur dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang baik, lapangan pekerjaan, pendidikan yang layak, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Kalau rakyat melihat hasilnya, mereka tentu tidak akan keberatan membayar pajak.

Keenam, benahi ekonomi rakyat. Lapangan kerja harus diperbanyak, UMKM dipermudah untuk berkembang, investasi dipercepat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, dan program pelatihan kerja harus benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing. Karena sesungguhnya, kemiskinan dan pengangguran sering menjadi pintu masuk lahirnya berbagai tindak kriminal.

Selanjutnya, jangan lupakan janji politik mengenai 19 juta lapangan kerja. Janji yang pernah disampaikan kepada publik semestinya menjadi komitmen yang terus diupayakan realisasinya. Rakyat tentu berharap target tersebut tidak berhenti sebagai slogan saat kampanye, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang nyata.

Terakhir, pemerintah harus menyadari bahwa kepercayaan publik adalah aset negara yang paling mahal. Sekali hilang, tidak mudah mengembalikannya. Membangun jalan bisa selesai dalam hitungan tahun. Membangun gedung bisa selesai dalam hitungan bulan. Namun, membangun kembali kepercayaan rakyat bisa memakan waktu puluhan tahun.

Rakyat sebenarnya tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Rakyat hanya ingin melihat bahwa hukum masih memiliki harga diri, bahwa keadilan masih dapat diperoleh melalui kejujuran, bukan melalui kekuasaan atau uang.

Kalau hukum benar-benar tegak tanpa pilih kasih, rakyat akan ikut menjaga negeri ini. Namun, kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jangan heran jika rasa percaya perlahan berubah menjadi sikap apatis.

Karena pada akhirnya, sebuah negara bukan akan hancur karena banyaknya orang miskin. Sebuah negara akan runtuh ketika rakyat kehilangan kepercayaan kepada mereka yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan.