Belajar dari Al Khoziny: Keselamatan Adalah Amanah

Oleh: Abdulloh Azzam 

Peristiwa robohnya musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo pada akhir September 2025 menjadi duka mendalam bagi seluruh bangsa. Setelah lebih dari sepekan proses pencarian, pada 7 Oktober 2025 aktivitas alat berat di lokasi resmi dihentikan. Berdasarkan data Basarnas dan BNPB, total korban yang dievakuasi mencapai 171 orang, terdiri dari 67 korban meninggal dunia termasuk delapan potongan tubuh yang masih menunggu hasil identifikasi dan 104 orang selamat.

Angka-angka itu bukan sekadar data di atas kertas. Di baliknya ada keluarga yang kehilangan, para santri yang trauma, dan masyarakat yang bertanya-tanya: mengapa bangunan yang seharusnya menjadi tempat ibadah justru berubah menjadi lokasi bencana?

Lemahnya Standar dan Pengawasan

Tragedi Al Khoziny bukan hanya musibah, tetapi juga peringatan keras tentang lemahnya pengawasan serta penerapan standar keselamatan di fasilitas pendidikan keagamaan. Banyak bangunan pesantren di Indonesia didirikan secara swadaya bermodal niat baik dan semangat gotong royong namun sering kali tanpa pendampingan teknis dari ahli konstruksi.

Keterbatasan dana menjadi alasan umum untuk tidak melibatkan tenaga profesional seperti insinyur atau arsitek. Padahal, keselamatan bukanlah urusan sekunder. Niat baik tidak akan cukup bila bangunan berdiri di atas perhitungan yang keliru.

Lebih memprihatinkan lagi, dari lebih dari 42 ribu pondok pesantren di Indonesia, hanya sekitar 50 yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lengkap. Artinya, ribuan bangunan tempat ribuan santri menimba ilmu berdiri tanpa jaminan keamanan yang pasti. Ini adalah kelalaian sistemik yang menunggu waktu untuk kembali memakan korban.

Tiga Langkah Mendesak

Pemerintah, DPR, dan masyarakat harus menjadikan tragedi ini sebagai titik balik untuk memperbaiki sistem dari akar. Ada tiga langkah konkret yang patut segera diambil.

Pertama, audit struktur wajib. Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan pemerintah daerah harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh bangunan pesantren, asrama, dan tempat ibadah. Setiap bangunan harus melalui uji kelayakan teknis sebelum digunakan.

Kedua, perketat perizinan. Kementerian Agama bersama pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan mengikuti prosedur yang benar, dengan perencanaan matang dan keterlibatan tenaga ahli. Tidak boleh ada lagi bangunan publik yang berdiri tanpa dasar izin yang sah.

Ketiga, transparansi dan keterlibatan publik. Pembangunan di lingkungan pesantren tidak bisa dianggap urusan internal semata. Harus ada keterbukaan mengenai sumber dana, proses pembangunan, serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga independen.

Amanah Keagamaan dan Kemanusiaan

Tragedi Al Khoziny mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah bagian dari amanah keagamaan. Dalam ajaran Islam, menjaga nyawa manusia adalah kewajiban utama. Maka, membangun rumah ibadah yang aman bukan sekadar urusan teknis, melainkan juga tanggung jawab moral dan spiritual.

Sudah saatnya pembangunan di lingkungan keagamaan tidak hanya diukur dari niat dan semangat gotong royong, tetapi juga dari profesionalisme dan tanggung jawab terhadap keselamatan jiwa.

Duka Al Khoziny harus menjadi pelajaran besar. Jangan sampai musala atau pesantren lain mengalami nasib serupa. Karena sejatinya, tempat ibadah seharusnya menjadi tempat berlindung bukan tempat kehilangan.

(Tulisan ini dibantu Analisis data statistik oleh AI)