Indonesia di Titik Didih : Ketidakadilan Sosial dan Mimpi yang Tertunda

Oleh : Abdul Rasyid, S.E (Ketua IMM IPB 2016) 

Indonesia diwarnai aksi unjuk rasa di berbagai wilayah pada beberapa hari ke belakang, dan ada potensi semakin luas ke daerah-daerah lain. Penyampaian aspirasi masyarakat di publik diikuti dengan kericuhan yang melumpuhkan transportasi umum hingga kerusakan fasilitas publik. Tidak sedikit korban berjatuhan, baik dari sisi demonstran maupun kepolisian. Aksi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga kota-kota lain, seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Beberapa gedung DPRD dan fasilitas pemerintah yang bersebelahan juga ikut rusak.

Aksi dihadiri banyak kalangan, mulai dari perorangan, pelajar, pedagang, ojek online, hingga mahasiswa. Dari awal, unjuk rasa ini menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR. Salah satu fokus utama tuntutan adalah pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi gaji anggota DPR. Publik mempertanyakan urgensi kebijakan itu, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian berat. Masyarakat merasa wakil rakyat semakin menjauh dari realitas sehari-hari.

Di sisi lain, hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan pun menegang. Unjuk rasa yang seharusnya menjadi ruang penyaluran aspirasi, justru bergeser menjadi arena konflik antara demonstran dan kepolisian. Ketidakpercayaan kepada institusi negara makin menumpuk, memperlihatkan jurang antara rakyat dan penguasa yang semakin lebar.

Kondisi Indonesia hari ini memang cukup pelik. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, daya beli masyarakat melemah, sementara kebijakan negara kerap tidak menyentuh persoalan yang dirasakan rakyat kecil. Di sinilah letak keresahan itu berakar. Demonstrasi bukan hanya ekspresi marah pada DPR atau polisi, melainkan juga simbol ketidakpuasan atas tata kelola negara yang tidak kunjung berpihak pada rakyat.

Kalau kita tarik lebih jauh, problem ini sesungguhnya berkaitan erat dengan soal mobilitas sosial. Berdasarkan Global Social Mobility Index (GSMI) 2020 yang dirilis World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 67 dari 82 negara dengan skor 49,3. Artinya, peluang seseorang untuk naik kelas sosial—misalnya dari miskin menjadi menengah atau kaya—masih relatif sulit di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, posisi Indonesia tertinggal jauh. Singapura berada di peringkat 20 dengan skor 74,6, Malaysia di peringkat 43 dengan skor 61, dan Vietnam di peringkat 50 dengan skor 57,7. Bahkan Filipina yang kerap disandingkan dengan Indonesia menempati peringkat 61 dengan skor 52,9.

Kondisi ini menunjukkan bahwa di Indonesia, meskipun seseorang berhasil lulus sarjana, hal itu belum tentu menjamin bisa naik kelas sosial. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi masih terbatas. Berbeda dengan Singapura atau Malaysia, di mana pendidikan yang baik biasanya diikuti dengan peluang kerja yang lebih jelas dan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup juga jauh lebih besar.

Dengan kata lain, keresahan rakyat hari ini bukanlah hal yang tiba-tiba muncul. Ia merupakan akumulasi dari kekecewaan panjang terhadap situasi yang stagnan: pendidikan tinggi tidak otomatis menjamin kesejahteraan, kerja keras tidak selalu membuka jalan ke kehidupan yang lebih baik, dan akses pada layanan publik masih timpang. Demonstrasi yang kita lihat hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih dalam: sistem sosial dan ekonomi yang membuat rakyat sulit bergerak naik.

Eskalasi demo bisa saja terjadi dalam beberapa hari ke depan jika tuntutan rakyat terus diabaikan. Namun, penting diingat, pesan utama dari demonstrasi bukanlah kerusuhan, melainkan aspirasi yang ingin didengar. Bagi para demonstran, gunakanlah ruang publik ini dengan cara yang bermartabat. Jangan biarkan penyampaian aspirasi justru merugikan rakyat sendiri melalui kerusakan fasilitas umum atau kekerasan yang berlebihan.

Bagi aparat dan penguasa, saatnya membuka telinga lebih lebar. Jangan buru-buru menuduh rakyat tidak tahu diri atau gampang terprovokasi. Justru sebaliknya, ketika rakyat turun ke jalan, itu tanda ada masalah serius yang tidak boleh disepelekan. Aspirasi itu perlu dijadikan bahan refleksi, bukan hanya direspon dengan represi.

Akhirnya, demonstrasi hanyalah gejala. Penyakit sesungguhnya ada pada lemahnya keadilan sosial dan sempitnya ruang mobilitas ekonomi. Jika pemerintah tidak berani membenahi akar masalah ini, maka suara rakyat akan terus bergema, entah di jalanan, di ruang publik, atau di bilik suara pemilu berikutnya. Dan sekali lagi, sejarah membuktikan: suara rakyat yang diabaikan, cepat atau lambat, akan menjadi gelombang besar yang tak bisa dibendung.