Nyawa Jadi Taruhan, Kelangkaan Elpiji Jadi Bukti Kebijakan Tak Siap

Oleh : Abdulloh Azzam (Pimred pcmbogorbarat.com)

Belakangan ini, kelangkaan elpiji 3 kg menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Gas melon, sebutan populer untuk tabung elpiji 3 kg, merupakan kebutuhan pokok yang vital bagi masyarakat untuk memasak sehari-hari. Namun, kebijakan pemerintah yang melarang penjualannya di pengecer sejak 1 Februari 2025 justru memicu persoalan baru yang belum sepenuhnya terantisipasi dengan baik. Kebijakan ini memang bertujuan memastikan subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran, tetapi implementasinya tampak kurang matang sehingga menimbulkan berbagai masalah di lapangan.

Di berbagai wilayah, masyarakat yang sebelumnya membeli elpiji dengan mudah di warung kecil kini harus pergi ke pangkalan resmi yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Contoh kasus yang cukup menggambarkan dampak ini adalah pengalaman Ibu Siti, seorang pedagang gorengan di pinggiran Jakarta yang terpaksa menutup usahanya selama beberapa hari karena kesulitan mendapatkan elpiji. Sebelumnya, ia dapat dengan mudah membeli elpiji di warung tetangganya, tetapi sekarang harus mengantre panjang di pangkalan yang berjarak sekitar lima kilometer dari rumahnya. Situasi ini tidak hanya menyulitkan dari segi waktu, tetapi juga menambah beban biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Akibatnya, pendapatan usahanya menurun drastis.

Selain merugikan konsumen seperti Ibu Siti, kebijakan ini juga berdampak pada para pengecer kecil yang selama ini menggantungkan pendapatannya dari penjualan elpiji 3 kg. Dengan larangan tersebut, banyak pengecer yang kehilangan sumber penghasilan utama mereka tanpa adanya solusi yang jelas dari pemerintah. Hal ini tentu berdampak signifikan pada perekonomian mikro di tingkat lokal, terutama di kawasan pedesaan dan pinggiran kota.

Tidak hanya diwarnai adu mulut, antrean gas elpiji 3 kg di wilayah Tangerang, Banten juga menyelipkan cerita duka. Seorang ibu paruh baya bernama Yonih (62) meninggal dunia usai terjatuh sembari menenteng 2 tabung gas elpiji 3 kg, Senin (3/2/2025). Warga Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu diduga kelelahan setelah sebelumnya mencoba mencari gas elpiji 3 kg untuk dirinya berjualan.

Sebelum meninggal, sekitar jam 10 pagi, Yonih meninggalkan rumah menuju agen gas elpiji terdekat yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Namun sekitar pukul 11.00 WIB, ada warga yang melihat Yonih sudah jalan sempoyongan sembari membawa 2 tabung gas melon. Yonih sempat beristirahat duduk sebentar hingga akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri.

Warga yang melihat pun langsung berbondong-bondong membawanya ke rumah yang tak berapa jauh. Ibu berusia 62 tahun itu pun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 di rumah sakit terdekat.

“Tidak ada gejala apa-apa. Pagi kan dagang nasi uduk. Ngobrol sama saya soal gas, terus bilang infonya ada gas mau turun, ya sudah kita siap-siap,” kata Dedi, kerabat korban.

Dedi menduga, korban kelelahan saat mencari dan mengantre gas elpiji 3 kg. Sebab sebelum ikut mengantre dengan warga lain, Yonih harus bangun subuh, memasak nasi uduk dan lauk pauknya, hingga berjualan. Setelah berjualan, dia harus mencari tabung gas melon atau LPG 3 kg yang membuatnya berdiri lama untuk mengantre. “Habis antre, kecapean, sempat duduk sebelum pulang. Enggak ada sakit sebelumnya,” katanya.

Tujuan pemerintah dalam memastikan subsidi elpiji tepat sasaran sebenarnya layak diapresiasi. Namun, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Salah satu masalah yang mencolok adalah minimnya infrastruktur distribusi. Tidak semua daerah memiliki pangkalan resmi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di beberapa wilayah pedesaan, jarak antar pangkalan bisa mencapai belasan kilometer, yang tentunya menjadi hambatan besar bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Kurangnya sosialisasi juga menjadi masalah yang tak kalah penting. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengapa elpiji 3 kg mendadak sulit didapat dan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk mendapatkannya secara legal. Sosialisasi yang minim ini menyebabkan kebingungan dan frustrasi di kalangan masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam memberikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, media lokal, dan perangkat desa agar masyarakat dapat memahami perubahan kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan larangan penjualan di pengecer tidak sepenuhnya menutup celah penyimpangan. Ada laporan bahwa elpiji bersubsidi tetap dijual secara gelap dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga resmi. Praktik semacam ini tentu merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyelewengan.

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi masalah kelangkaan elpiji 3 kg dan memastikan kebijakan yang diterapkan tidak merugikan masyarakat. Pertama, kebijakan ini perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan fleksibilitas implementasinya. Pemerintah sebaiknya tetap mengizinkan pengecer kecil yang terdaftar untuk menjual elpiji bersubsidi dengan pengawasan yang ketat. Hal ini dapat membantu masyarakat mendapatkan elpiji dengan lebih mudah sekaligus menjaga pendapatan pengecer kecil.

Kedua, perluasan infrastruktur distribusi menjadi langkah yang sangat penting. Pemerintah harus menambah jumlah pangkalan resmi, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh hanya untuk mendapatkan elpiji. Peningkatan aksesibilitas ini akan sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Ketiga, sosialisasi yang lebih intensif harus menjadi prioritas pemerintah. Edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan kebijakan dan cara mendapatkan elpiji bersubsidi harus ditingkatkan. Pemerintah dapat memanfaatkan media lokal dan perangkat desa untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, resistensi dan kebingungan di lapangan dapat diminimalisir.

Keempat, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat untuk memastikan distribusi elpiji berjalan dengan baik tanpa ada penyelewengan. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan subsidi sangat diperlukan untuk menjaga integritas program subsidi tersebut. Pemerintah dapat membentuk tim pengawas khusus yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memantau distribusi elpiji di berbagai daerah.

Terakhir, pemerintah perlu mendorong penggunaan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan, seperti kompor listrik. Subsidi untuk pembelian kompor listrik dapat menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada elpiji, tetapi juga mendukung transisi menuju energi bersih. Langkah ini tentunya perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur listrik di berbagai wilayah agar masyarakat dapat beralih dengan mudah.

Kelangkaan elpiji 3 kg adalah permasalahan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Dengan kebijakan yang lebih fleksibel, distribusi yang diperluas, serta edukasi dan pengawasan yang lebih baik, pemerintah dapat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa mengorbankan tujuan subsidi tepat sasaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan sistem distribusi energi yang lebih adil dan efisien. Di tengah tantangan ini, respons cepat dan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan elpiji 3 kg.